Kanwil Kemenkumham Jateng Bahas Tiga Raperda Inisiatif DPRD Pekalongan

SEMARANG - Bicara mengenai pembentukan Raperda tidak dapat terlepas dari peran Kemenkumham dalam setiap tahap atau proses pembentukannya. Hal inilah yang mendasari DPRD Kota Pekalongan melakukan konsultasi kepada Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai tindak lanjut atas Propemperda 2023, Jumat (03/03/2023).

Bertempat di Ruang Rapat Bima Kanwil Kemenkumham Jateng, rapat konsultasi terhadap 3 (tiga) Raperda yang merupakan inisiatif DPRD Kota Pekalongan digelar. Rapat dibuka oleh Deni Kristiawan, Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng.

Baca juga: Sinergitas Lapas Permisan dengan PT SBI Menjadi Ajang Memperkenalkan Produk Warga Binaan

"Prinsipnya kami menyambut baik dengan adanya inisiasi kegiatan kita hari ini, karena jangan sampai ketika judul Raperda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda ini ditindaklanjuti, ternyata terjadi permasalahan", ujar Deni dalam pembukaannya.

Baca juga: Lapas High Risk Pasir Putih NK dan BUMN Jalin Sinergitas

Ketiga Raperda yang dibahas dalam kesempatan ini yaitu Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Non Formal, dan Rencana Induk Proteksi Kebakaran. 

Dalam forum ini dihadiri langsung oleh Ketua Bapemperda, Wakil Ketua Bapemperda, Wakil Ketua DPRD, dan anggota Bapemperda DPRD Kota Pekalongan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Baca juga: Sequis Financial Jalin Kerjasama dengan J Trust Bank

"Terima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin antara DPRD Kota Pekalongan dan Kanwil Kemenkumham Jateng dalam pembentukan Raperda", ucap Ketua Bapemperda Kota Pekalongan. 

"Ketiga Raperda ini menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti, mengingat urgensinya sebagai upaya menyelesaikan permasalahan hukum serta kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan, " Imbuhnya.

Baca juga: Gandeng GERAM, Rutan Salatiga Beri Pelatihan Pada Warga Binaan

Rapat dilaksanakan secara diskusi untuk memperoleh kesepemahaman, dengan pokok pembahasan terikait kewenangan, kesesuaian bentuk produk hukum daerah, serta kesesuaian substansi pengaturan.

(N.Son/***)

Baca juga: Sinergi Membangun dan Mencerdaskan Bangsa, Kemenkumham Jateng Teken MoU dengan Unimus