Menkumham Yasonna Laoly Bantah KUHP Baru di Desain Untuk Ferdy Sambo

SALATIGA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membantah bila Pasal 100 KUHP Baru sengaja didesain untuk memperingan hukuman mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati. Sementara KUHP Baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Bila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup, tentu dengan berbagai persyaratan.

Baca juga: Simulasi Visitasi sebagai Praktek Penggalian Data bagi PK Bapas Nusakambangan

Muncul isu, KUHP sengaja disahkan untuk memberikan celah kepada Ferdy Sambo, keluar dari jerat hukuman mati.

Baca juga: Wujud Transparansi, Lapas Pasir Putih Gelar Rapat Koperasi

Menkumham yang memberikan Kuliah Umum di  Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Selasa (21/02/2023), mengganggap pemikiran itu salah karena kurangnya pemahaman.

Menurut Yasonna, KUHP Baru telah dirancang dalam sejak puluhan tahun yang lalu, serta lahir dari diskusi dan seminar yang panjang.

Baca juga: Warga Binaan Lapas Permisan antusias ikuti Penyuluhan Hukum

"My God. Itu jauh, jauh, jauh sebelumnya (perumusan pasal hukuman mati), " ujar Yasonna.

Baca juga: Lapas Pasir Putih NK Gandeng BNPT Laksanakan RAKER Identifikasi Penilaian NAPI TERORIS

"Itu (sama saja) menghina kepada profesor-profesor kita, yang sudah meninggal dunia, termasuk Profesor Muladi. Beberapa Profesor hukum pidana kita yang mendesain hukum itu. Itu penghinaan kepada mereka, Kita harus baca background, filosofi setiap pasal. Kenapa begitu? Perdebatannya panjang, dan itu menjadi sebuah keputusan bersama, dibahas. Bukan produk satu malam, puluhan tahun produknya, pembahasan melalui (banyak) seminar, " imbuhnya.

Menkumham juga menjelaskan, untuk lahir sebagai suatu konsep hukum pidana yang sekarang, pasal hukuman mati di KUHP Baru telah mengakomodasi berbagai pemikiran dari semua pihak. Pasal 100 KUHP Baru merupakan solusi bagi mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati

Baca juga: Cegah Pengulangan Tindak Pidana, PK Bapas Nusakambangan Optimalkan Pembimbingan

"Telah mengakomodasi pemikiran-pemikiran yang kemudian dapat diambil middle ground, antara abolisionis dan retensionis, " jelas Yasonna.

Dari internal Kemenkumham, hadir mengikuti acara, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan serta beberapa Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Peserta Kuliah Umum adalah Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, mulai dari Rektor, dekan, pengajar hingga para mahasiswa.

(N.Son/***)