Rangkaian Kegiatan Rapat Koordinasi Ditutup, Ini Pesan Sekjen Kemenkumham

JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Kemenkumham yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta resmi ditutup, Jum'at (25/11/2022).

Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng masih mengikuti kegiatan dengan formasi lengkap.

Baca juga: Kapolres Pekalongan Apresiasi Vaksinasi Jemput Bola Yang Dilakukan Jajarnnya Dan Instansi Terkait Lainnya

Sekretaris Jendral Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang berkesempatan menutup rangkaian kegiatan.

Baca juga: Dukung Percepatan Herd Immunity, Polda Jateng Targetkan Vaksinasi 49.700 Dosis Per Hari

Sebelum menyudahi Rapat Koordinasi ini, mantan Kapolda Kepulauan Riau itu menegaskan, hasil dari kegiatan ini harus segera ditindaklanjuti.

"Hasil evaluasi pada Rakor Kemenkumham ini agar ditindaklanjuti dengan segera di 14 hari kerja terakhir ini sehingga kita dapat menutup Tahun 2022 dengan baik dan tanpa catatan, " tegasnya memberikan arahan.

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Inovasi Indonesia Expo 2020

Sekjen kemudian mengulang instruksi Menkumham Yasonna H Laoly yang disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi.

"Ada beberapa poin, diantaranya agar tidak terjadi temuan berulang BPK, intensifikasi koordinasi dan komunikasi Pimpinan Tinggi Madya, mensukseskan pencapaian 18 indikator kinerja utama Menkumham, prioritas nasional harus diselesaikan secara tuntas, khusus Ditjen sebagai pengelola PNBP diharapkan agar menggunakan PNBP secara cermat, .tepat sasaran dan dioptimalkan untuk hal-hal yang bernilai manfaat bagi masyarakat, " tambahnya. 

Baca juga: Bentuk Apresiasi, Kapolres Semarang Berikan Penghargaan Pada Personil Berprestasi

Untuk arahannya sendiri, Andap menekankan atensinya pada pengaturan pengelolaan PNBP agar disesuaikan dengan ketentuan, mewaspadai dinamika tahun politik, menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan pengendalian. 

Ia juga memberikan penegasan terkait hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang.

Baca juga: Kontingen Jawa Tengah Akan Didampingi Selama Berlaga di PON XX Papua

Kewajiban misalnya, Andap mewajibkan seluruh jajarannya untuk selalu sehat, percaya pada diri sendiri dan berkinerja maksimal, melaksanakan rencana kerja pemerintah dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Untuk larangan, Andap tegas tidak memperbolehkan insan Pengayoman untuk berpolitik praktis, gaya hidup hedonis dan berperilaku koruptif.

(N.Son/***)