Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022

SEMARANG - Seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memperoleh tanggung jawab lebih dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pemasyarakatan.

Seperti yang disampaikan oleh PK Madya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Nadzif Ulfa, saat berkesempatan memberikan amanat apal pagi, Jumat (26/08/2022)

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Kegiatan Pramuka SWK Kodim Purbalingga Tetap Dilaksanakan

Ia mengatakan dengan adanya UU Pemasyarakatan yang baru, tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan dari awal hinggaakhir nanti tidak pernah terputus. Untuk itu, pria yang pernah bertugas di Gorontalo ini meminta dukungan dari seluruh pihak dalam menjalankan amanah UU tersebut.

"Mohon dukungan bagi para PK bahwa pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan merupakan pekerjaan dari hulu sampai hilir tidak pernah terputus dalam UU ini, " terangnya.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru

Terlebih jika berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, PK harus melakukan pendampingan dari pertama hingga akhir nanti.

"PK harus melakukan pekerjaan dari pra ajudikasi sampai post ajudikasi, terutama terkait anak berkonflik dengan hukum sesuai amanah UU 11 tahun 2012, " ujarnya seraya menutup amanat apel pagi.

Baca juga: M Yusuf: Disdikbud Kalsel Pertimbangkan Izin Belajar Mengajar Tatap Muka

Apel pagi kali ini diikuti oleh Kadiv Administrasi, Jusman, Pejabat Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPNPN, dan para Mahasiswa yang melakukan magang di Kanwil Jateng.

(N.Son/***)

Baca juga: Danrem 071/Wijayakusuma Hadiri Upacara Tradisi Pembaretan Sarcabif Taruna Akmil Tingkat IV TA 2021