Tim Kemenkumham Jateng Monev Survei IPK IKM di Lapas Kelas IIB Brebes dan Lapas Kelas IIB Slawi

BREBES - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan kunjungan ke Lapas Brebes terkait monitoring dan evaluasi Survei IPK-IKM (3AS) oleh punggawa Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti yang didampingi Kepala Subbid P3HAM Andhy Kusriyanto dan pelaksana Bidang Hak Asasi Manusia. 

Tim Monev IPK IKM Kemenkumham Jateng ditemui langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Brebes, Isnawan dengan didampingi pejabat Lapas Kelas IIB Brebes, Pada Jum'at (25/08/2023).

Baca juga: Project Management

“Untuk survei IPK IKM Lapas Kelas IIB Brebes harus rutin dimonitor agar dapat segera diantisipasi apabila jumlah responden belum terpenuhi. Selain itu, survey IPK IKM ini merupakan salah satu data dukung dalam pemenuhan dokumen WBK maka harus termonitor, ” ungkap Lista. 

Baca juga: Secara Virtual, Kemenkumham Jawa Tengah Ikuti FGD Sistem Presidensil Indonesia Tahun 2024

Lanjut pendampingan pada fasilitas pelayanan publik dalam pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM yang ada di Lapas Kelas IIB Brebes serta pelayanan yang diberikan oleh pegawai Lapas Kelas IIB Brebes terhadap WBP dan Keluarga WBP dengan menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), sudah sangat baik. 

“kondisi ini harus dipertahankan untuk mendorong nilai hasil survei IPK IKM mendapatkan nilai sangat baik. Harapannya kedepannya dapat dipertahankan untuk pelayanan publiknya, ” tutur Lista. 

Baca juga: Baznas Banyumas Serahkan SK Legalitas UPZ Madrasah dan Mushala di Pasir Lor Karanglewas

Tim Kemenkumham Jawa Tengah kemudian melanjutkan monitoring dan evaluasi Survei IPK-IKM (3AS) ke Lapas Slawi yang disambut dengan hangat oleh Kepala Lapas Kelas IIB Slawi Winarso. Dalam kesempatan ini, Lista Kepala Bidang HAM menyampaikan nilai hasil survei IPK IKM yang sudah baik dapat dipertahankan.

Lista Kepala Bidang HAM menyempatkan untuk meninjau fasilitas P2HAM yang tersedia di Lapas Kelas IIA Slawi mulai dari ruang laktasi, kamar mandi untuk penyandang disabilitas baik untuk pengunjung dan WBP, dapur, ruang kesehatan dan tempat ibadah. Pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM ini menjadi syarat memperoleh hasil survey yang baik dari masyarakat dengan kepuasaan menerima layanan di Lapas Slawi.  Lista menambahkan agar selalu rutin memonitor hasil survey agar dapat antisipasi apabila jumlah responden belum terpenuhi.

Baca juga: Pj Bupati Batang Pastikan Seluruh Guru Netral Dalam Pemilu 2024

(N.Son/Hms)